ATURAN ATURAN HUKUM
Pendidikan

ATURAN ATURAN HUKUM

ATURAN ATURAN HUKUM

ATURAN ATURAN HUKUM

  1. Peradilan Agama

Setelah Indonesia merdeka, dasar yuridis Peradilan Agama dikuatkan dengan beberapa Undang-undang dan beberapa peraturan pemerintah disamping dasar hukum yang telah dikuatkan dan disebutkan. Perundang-undangan[4] inilah yang kemudian menunjukkan keberadaan Peradilan Agama secara eksis di Indonesia, masing-masing adalah:

  1. Perundang-undangan dan peraturan;
  2. DekritPresiden.
  3. AturanPresiden No. 2 Tanggal 10 Oktober 1945, segala bentuk badan-badan Negara masihberlaku selama belum ada perubahan dan tidak bertentangan dengan Undang-undangDasar 1945.
  4. KeputusanPemerintah No. 1 Tahun 1946 tentang pembentukan Departemen Agama.
  5. Undang-undangNo. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talaq, dan rujuk.
  6. Undang-undangNo. 22 Tahun 1952 peraturan tentang kemungkinan hilangnya surat putusan dansurat-suratpemeriksaan pengadilan.
  7. Undang-undangNo. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1946.
  8. Undang-undangNo. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok-pokok kehakiman. Kemudiandari Undang-undang inilah para pakar hukum mengatakan bahwa Peradilan Agamakeberadaannya semakin kuat karena telah masukdalam Tata Hukum di Indonesia.
  9. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  10. Undang-undang No. 14 Tahun 1975 tentangmahkamah Agung.
  11. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama.
  12. a)Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yaitu PP No. 27Tahun 1960 tentang uang honorarium dan juru sumpah.
  13. b)Ketetapan Pemerintah.
  14. No. 1/1945 s/d Tahun 1946 tentang mengadakanDepartemen Agama dan balai Pemuda yang menjadi Departemen Sosial.
  15. No. 5/1945 s/d Tahun 1946 tentang MahkamahIslam Tinggi bagian Kementrian Kehakiman dipindahkan ke Menteri Agama (AbdulGani Abdullah, 1991: 9).
  1. c)Peraturan Pemerintah.
  2. PP No. 10 Tahun 1947 tentang sumpah jabatanHakim, Jaksa, Panitera, dan Panitera Pengganti.
  3. PP No. 19 Tahun 1947 menambah PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1947.
  4. No. 45Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk luarJawa dan Madura, dan sebagian luar Kalimantan Selatan (Djamil Latif, 1983: 13).
  5. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaanUndang-undang Perkawinan.
  6. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan TanahMilik.
  7. PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
  8. PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Perubahan atas Peraturan PemerintahNo. 10 Tahun 1983.

baca juga :