Agama

Ijma’ sebagai sumber hukum

Ijma’ sebagai sumber hukum

 

Ijma’ sebagai sumber hukum

Ijma Sumber Hukum

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma` menempati salah satu dalil hukum setelah al Qur`an dan Sunnah. Jadi, ijma` dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam.
Yang dimaksud dengan fungsi ijma’ disini adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain, berupa nash atau bukan. Memang pada dasarnya ijma’ itu, menurut ulama ahlu sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Dalam hal ini terlihat ada dua pandangan yang berbeda mengenai kedudukan dan fungsi ijma’, dilihat dari sudut pandangan masing-masing kelompok.

Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa untuk kekuatan suatu ijma’ tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada suatu dalil yang kuat, ijma’ itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufiq Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan ijma’ tersebut. Dalam pandangan ini tampak bahwa kedudukan dan fungsi ijma’ itu bersifat mandiri.
Dalam pandangan ulama yang mengharuskan adanya sandaran untuk suatu ijma’, dalam bentuk nash (Al-Qur’an dan As-Sunnah) atau qiyas, maka ijma’ itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas dalil yang dijadika sandaran itu. Melalui ijma’, dalil yang asalnya lemah atau zhanni mampu menjadi dalil yang kuat atau Qath’i, baik dalil itu berbentuk Nash atau qiyas.

Rukun- Rukun Ijma’

Dalam definisi ijma telah disebutkan bahwa ia adalah : kesepakatan para mujtahid dari umat islam pada suatu masa atas hukum syara’ tertentu. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada 4 rukun ijma’, antara lain:

a. Adanya sejumlah orang yang berkualitas sebagai mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa karena sesungguhnya kesepakatan tidak mungkin dapat tergambar kecuali pada sejumlah pendapat, dimana masing-masing pendapat sesuai dengan pendapat lainya. Maka kalau sekiranya pada suatu waktu tidak terdapat sejumlah para mujtahid, Misalnya tidak ditemukan seorang mujtahid sama sekali, atau hanya di temukan seorang mujtahid, maka tidak akan terjadi ijma’ pada waktu itu. Oleh karena inilah, maka tidak ada ijma’ pada masa Rasulullah SAW, karena beliau sendiri yang menentukan hukum pada masa itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa suara orang awam tidak diperhitungkan untuk melangsungkan suatu ijma`.

b. Adanya kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum mengenai suatu kasus atau peristiwa pada waktu terjadinya

c. Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, baik penyampaian pendapat masing-masing mujtahid itu berbentuk ucapan, misalnya ia memberikan fatwa mengenai peristiwa itu, atau berbentuk perbuatan, misalnya ia memberikan suatu putusan mengenainya baik masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya sendiri atau mereka menemukakan pendapat mereka secara kolektif, misalnya para mujtahid di dunia Islam mengadakan suatu konggres pada suatu masa terjadinya suatu peristiwa dan peristiwa itu dihadapkan kepada mereka, setelah mereka bertukar orientasi pandangan, maka mereka seluruhnya sepakat atas satu hukum mengenainya.

d. Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah. Jika kebanyakan dari mereka sepakat, maka kesepakatan yang terbanyak itu tidak dapat menjadi ijma’, meskipun amat sedikit jumlah mujtahid yang menentang dan besar sekali jumlah mujtahid yang sepakat karena sepanjang masih dijumpai suatu perbedaan pendapat, maka masih ditemukan kemungkinan benar pada salah satu pihak dan kekeliruan pada pihak lainya. Oleh karena itu, maka kesepakatan jumlah terbanyak tidak menjadi hujjah syar’iyah yang pasti dan meningkat sehingga menurut mayoritas ulama, ijma’ ini tidak dapat dijadikan hujjah. Selain itu, ijma’ dilakukan tanpa memandang negeri mereka, kebangsaan mereka, ataupun kelompok mereka. Maka kalau seandainya para mujtahid Makkah saja atau Madinah saja yang berijma’ atau kalangan dari ahli bait saja, maka ijma’ ini tidak sah menurut syara’.

Sumber: https://www.wfdesigngroup.com/