PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ( SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ( SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ( SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN)

PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ( SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN)
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ( SEBUAH CATATAN DAN GAGASAN)

Politik Hukum Nasional

Awal penyusunan RUU BHP sampai disahkan menjadi UU BHP tanggal 17 Desember 2008 selalu diwarnai aksi penolakan oleh berbagai kalangan. Keresahan masyarakat luas akan adanya dampak negatif dalam dunia pendidikan, khususnya liberalisasi pendidikan harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemerintah perlu memerhatikan empat aspek agar penyusunan RUU yang diperintahkan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945.[8] Pertama, aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban negara dan Pemerintah dalam bidang pendidikan serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan.

Kedua, aspek filosofis, yakni cita-cita

Untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa. Ketiga, aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang yang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara. Keempat, aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian dalam pembentukan UU BHP agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dunia pendidikan.

Timbul pertanyaan, apakah pemerintah telah memerhatikan empat aspek yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan RUU BHP hingga disahkan menjadi UU BHP. Faktanya, apa yang ditakutkan oleh MK mengenai penolakan terhadap UU BHP terjadi, bahkan menimbulkan kisruh yang berkepanjangan.

Masyarakat beranggapan bahwa arah politik hukum dalam dunia pendidikan yang diwujudkan dalam UU BHP tidak sesuai dengan keempat aspek tersebut, khususnya aspek aspirasi masyarakat. Pemerintah tidak melihat kondisi riil masyarakat yang kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, Arief Sidharta menyatakan suatu

 

Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara

2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan

3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi

4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran ( redelijkheid), rasionalitas kaidah dan rasionalitas nilai

5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah

6. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

Senada dengan hal di atas adalah hasil seminar tentang hukum nasional

di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang setelah dibukukan berjudul Identitas Hukum Nasional merekomendasikan bahwa hukum nasional yang sedang dibangun haruslah:[10]

1. Berlandaskan Pancasila ( filosofis) dan UUD 1945 ( konstitusional)

2. Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan dan mengamankan hasil-hasil dari pembangunan

Dua kutipan diatas merupakan bagaimana sebenarnya sosok” sistem hukum nasional yang dikehendaki” itu. Dalam rangka mewujudkan cita hukum ideal itu tentu tidak mudah. Diperlukan yang jelas dari politik hukum nasional dan kinerja yang sistemik dari komponen-komponen sistem hukum yang ada.

Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara ( Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara ( Republik Indonesia) yang dicita-citakakan, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Merujuk pada pengertian politik hukum nasional

Jelas bahwa politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Tujuan itu meliputi dua aspek yang saling berkaitan:[11]

a. Sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki

b. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Jika kita melihat kembali kepada tujuan awal politik hukum nasional pembentukan UU BHP, maka tidak bisa disangkal, sebagian besar rumusan dalam UU BHP menetapkan substansi-substansi berupa langkah maju dalam menata kehidupan dan perkembangan pendidikan formal di Indonesia. Namun, selain sebagian besar langkah maju yang telah dirumuskan dalam UU BHP tersebut, masih perlu diketengahkan beberapa catatan tentang ketidaksempurnaan UU BHP tersebut.

Ketidaksempurnaan suatu produk hukum merupakan hal yang wajar, maka tidak heran munculnya pro dan kontra terhadap produk hukum tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh UU BHP, mulai dari penyusunan sampai pengesahannya selalu menimbulkan kontroversial.

Pasal-Pasal Krusial

Pro dan Kontra akibat disahkannya UU BHP dikarenakan ada beberapa pasal yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, dengan kata lain tidak responsif. Untuk itu mari kita tinjau beberapa pasal dari UU BHP yang menimbulkan kontroversi sejak disahkan oleh Presiden beberapa waktu lalu.

 

Nirlaba Profesional Vs Komersialisasi Pendidikan

Ada poin mendasar yang perlu dipahami dari muatan UU BHP ini dalam rangka reformasi penyelenggaraan pendidikan, yakni BHP badan Nirlaba yang profesional. Dikatakan nirlaba, karena dalam UU BHP terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[12] pertama, BHP tidak boleh mengambil keuntungan (laba) dari penyelenggaraan pendidikan ( pasal 4). Seandainya BHP mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatannya, maka keuntungan dan seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu pelayanan (pasal 37 ayat 6, pasal 38 ayat 3, pasal 42 ayat 6).

Kedua, BHP menjamin dan membantu kalangan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi ( pasal 40 ayat 3). Bahkan, BHP menanggung seluruh biaya pendidikan dasar tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang diselenggarakan oleh pemerintah (pasal 42 ayat 1). Sedangkan untuk pendidikan menengah dan perguruan tinggi, BHP menyediakan paling sedikit 20 persen peserta didik mendapatkan pendidikan gratis bagi yang tidak mampu secara ekonomi ( pasal 46 ayat 2).

Ketiga, dalam UU BHP ada ketentuan bahwa BHP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 % dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 & dari jumlah seluruh peserta didik (pasal 46 ayat 1 dan 2).

Sumber : http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/teks-ulasan-dan-contoh-teks-ulasan/